Menurut dia, saat sekarang hasilnya sudah terlihat karena BPK konsisten mengawasi dan menjaga akuntabilitas kementerian serta lembaga di Indonesia.

Agus tidak menjelaskan secara gamblang pertanyaan para panitia seleksi saat wawancara. Namun demikian, dia merasa percaya diri dengan hasil jawaban yang telah diberikan.

Karena tugas KPK untuk fokus pada significant profile situations. Sedangkan Polri fokus pada minimal profile instances yang juga merata terjadi di mana-mana.

Karena menurut hemat Pak AJP, jika BPK didominasi oleh akuntan, lembaga tersebut tidak akan maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas keuangan negara," kata Mendikbudristek.

Johanis Tanak saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.

Kontributor utama artikel ini tampaknya memiliki hubungan dekat dengan subjek. Artikel ini mungkin perlu dirapikan agar mematuhi kebijakan konten Wikipedia, terutama dalam hal sudut pandang netral.

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

The BPK Vice Chairman gave inputs on the importance of prioritizing alternatives in working with The existing economical problem confronted via the UN as impacted with the pandemic and the necessity to improve coordination between oversight businesses beneath the UN to enhance accountability and governance.

”Jadi tidak betul kalau kasus korupsi Jiwasraya itu hanya kerugian korporasi dan bukan kerugian negara,” ujar Agung.

"It truly is an honor plus a privilege to get involved in IDI's mission to create up and scale-up SAIs the entire world above. Ideally, I'll deliver some degree of the collective encounter of BPK in its purpose of coordination inside Indonesia, throughout ASEANSAI as well as international community within the INTOSAI and the United Nations.

Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.

”Ini aneh menurut saya, kok, auditor ini bisa membuat laporan versi berbeda. Apa alasannya? Kejaksaan justru harus mendalami apakah here laporan itu dibuat karena auditor tersebut menerima sesuatu dari pihak lain?

Namun, berdasarkan laporan pemeriksaan investasi yang sebelumnya telah diserahkan ke Kejakgung, sudah terang dan jelas bahwa ada unsur pidana perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara Rp sixteen,8 triliun.

The distinctions in serum quantitative particular IgE ranges induced by dermatophagoides pteronyssinus, dermatophagoides farinae and blomia tropicalis sensitization in …